Manggarai Timur

Selasa, 3 Desember 2019 - 13:51 WIB

2 minggu yang lalu

logo

Fransiskus Ramli, Direktur LBH Manggarai Raya (Ist)

Fransiskus Ramli, Direktur LBH Manggarai Raya (Ist)

LBH Manggarai Raya Hentikan Bantuan Hukum Pada Warga Terkena Dampak Pembangunan Tembok Pembatas di Pasar Inpres Borong

Floreseditorial.com, Ruteng – LBH Manggarai Raya menghentikan bantuan hukum kepada sejumlah warga yang terkena dampak pembangunan tembok pembatas yang terletak di sebelah timur Jalan Pasar Inpres Borong, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, yang dibangun oleh Pemkab Manggarai Timur.

Penghentian bantuan hukum dilakukan karena mereka sendiri telah melanggar surat kuasa yang telah diberikan dan norma etika.

Hal itu disampaikan oleh Fransiskus Ramli, S.H. selaku Direktur LBH Manggarai Raya di kantornya, Selasa, 3 Desember 2019.

“Pada tanggal 15 November 2019 mereka yang datang ke kantor kami untuk meminta bantuan hukum dan surat kuasa ditandatangani pada tanggal 16 November 2019. Namun tanpa sepengetahuan saya ternyata mereka memberikan juga kuasa kepada Advokat lain dalam perkara yang sama. Saya dapat informasi tersebut minggu lalu (23/11/2019) dan terkonfirmasi,” katanya.

Karena itu, terang Ramli, sejak minggu lalu LBH Manggarai Raya tidak lagi memberikan bantuan hukum kepada mereka.

“Kami sudah bantu mereka di titik awal, silahkan dilanjutkan oleh pihak lain. Kami sangat menghormati keputusan tersebut,” terangnya.

Selain itu, tambah Ramli, adanya aksi demo penolakan pembangunan tembok pembatas di Borong beberapa waktu lalu sama sekali tidak diketahui oleh dirinya.

Menurutnya, meskipun aksi demo tersebut adalah hak namun secara etika setidak-tidaknya diinformasikan kepada dirinya selaku kuasa hukum pada saat itu.

“Kami sama sekali tidak diberitahu mengenai aksi tersebut, justru kaget setelah membaca berita di media online. Secara etika seharusnya kami diinformasikan sebelumnya karena telah diberi kuasa,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pihaknya tidak menginginkan adanya penilaian dan pandangan yang tidak-tidak terhadap pribadi maupun lembaga yang dipimpinnya, sebab pada saat itu banyak pihak telah mengetahui kasus tersebut didampingi oleh lembaga yang dipimpinnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ungkap Ramli, pihaknya mengambil sikap menghentikan bantuan hukum terhadap sejumlah warga tersebut.

“Pihak kami sudah tidak ada lagi kaitannya dengan perkara tersebut terhitung sejak tanggal 23 November 2019 lalu,” pungkasnya.

Laporan: Adrian Paju

Artikel ini telah dibaca 1192 kali

Baca Lainnya
x